Daftar Peraturan Air di Indonesia |
Berikut daftar peraturan perundang-undangan yang berasal dari berbagai sumber diantara nya sebagai berikut:
1. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air |
2. |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan |
3. |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
4. |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah |
5. |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
6. |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air |
7. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur |
8. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum |
9. |
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Penghematan Energi Dan Air |
10. |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Semen Tanah Sebagai Komponen Utama Bangunan Sabo |
11. |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air |
12. |
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/4/2011 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib |
13. |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut |
14. |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
15. |
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2010 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib |
16. |
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/II/2010 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib |
17. |
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
18. |
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum |
19. |
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum |
20. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha |
21. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air |
22. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri |
23. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Minyak Goreng |
24. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Gula |
25. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Rokok Dan/Atau Cerutu |
26. |
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib |
27. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum |
28. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal |
29. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional/Jamu |
30. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Oleokimia Dasar |
31. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Peternakan Sapi Dan Babi |
32. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pemanfaatan Air Hujan |
33. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi |
34. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau Dan/atau Waduk |
35. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit |
36. |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP) |
37. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum |
38. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut |
39. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Kelapa |
40. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Daging |
41. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Kedelai |
42. |
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Keramik |
43. |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
44. |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) |
45. |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum |
46. |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 Tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
47. |
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/MENKES/PER/X/2004 Tentang Pedoman Persyaratan sKesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) |
Artikel Terkait : |
Bentuk Struktur Organisaisi Badan Lingkungan Hidup Daerah . |